DAYA NUSANTARA — Harapan masyarakat Bogor Selatan untuk kembali beraktivitas di sektor pariwisata semakin cerah. Pihak berwenang menjamin bahwa 18 tempat usaha pariwisata di Puncak akan segera mendapatkan pencabutan segel setelah memenuhi semua persyaratan administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Informasi ini disampaikan pada acara penanaman pohon di Eager Adventure Land, pada Selasa, 28 Oktober 2025. Acara ini menjadi tanda komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara pemulihan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi.
Dalam acara tersebut hadir Anggota DPR RI Mulyadi, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Irjen Rizal Irawan, serta pengusaha setempat.
Rizal, Dirjen Gakkum KLH, menyatakan bahwa penegakan hukum dalam isu lingkungan tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga memastikan adanya langkah konkret dalam proses pemulihan.
“Inti dari Undang-Undang Nomor 32 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pemulihan. Pengusaha diberi kesempatan untuk memperbaiki keadaan, menjaga lingkungan, serta melakukan langkah nyata untuk memperbaiki alam,” ujarnya.
Mulyadi, anggota dewan dari daerah pemilihan Bogor Selatan, mengungkapkan rasa terima kasih kepada KLH karena penegakan hukum yang dilakukan sangat tegas, sambil tetap membuka ruang dialog untuk menyelamatkan sumber penghasilan masyarakat.
“Ekonomi harus berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kita perlu menjaga keseimbangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keindahan alam dan udara segar di Bogor Selatan menjadi aset penting bagi masyarakat untuk hidup dan bekerja.
Pada kesempatan ini, diumumkan bahwa pencabutan 18 segel usaha akan dilakukan pada hari Selasa mendatang. Momen tersebut diusulkan sebagai “Hari Puncak Hijau” untuk mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekowisata di daerah Puncak.
Mulyadi menilai bahwa Bupati Bogor telah menunjukkan perhatian yang besar kepada masyarakat yang terkena dampak penutupan usaha.
“Banyak warga yang menyatakan, ‘Pak kami lapar, siapa yang akan memenuhi kebutuhan kami? ’ Ini adalah masalah kemanusiaan,” katanya.
Masyarakat berharap agar kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha dapat terus terjalin, sehingga pemulihan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan, sambil meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan.***
