DAYA NUSANTARA — Sebagian besar Dewan Pimpinan (DP) Kongres Wanita Indonesia (Kowani) secara jelas mengungkapkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Kowani, Ny. Nannie Hadi Tjahjanto SH. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen Kowani, Tantri Dyah Kiranadewi, bersama dengan pengurus di Kantor Kowani Jakarta, pada hari Selasa 18 November 2025.
Ini merupakan bentuk protes resmi atas berbagai lang26kah dan keputusan dari Ketua Umum yang dianggap melebihi batas kewenangan, tidak terbuka, dan merusak pengelolaan organisasi.
Dalam pernyataan bersama itu, para pengurus menekankan bahwa kepemimpinan Nannie telah menyebabkan ketidakstabilan di dalam organisasi, melemahkan kesatuan, dan menghambat berbagai program strategis Kowani.
KPK publikasikan nama 3 tersangka baru dalam kasus RSUD Koltim, langsung dijebloskan
Tantri mengungkapkan bahwa sejumlah keputusan penting dalam beberapa bulan terakhir diambil secara unilateral tanpa adanya proses musyawarah sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART organisasi.
Tantri juga menyampaikan beberapa poin utama yang menjadi alasan mosi tidak percaya ini, antara lain:
1. Keputusan strategis diambil tanpa melibatkan struktur organisasi, mengabaikan mekanisme kolektif.
2. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan program dan kegiatan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai akuntabilitas.
3. Tindakan otoriter dalam memimpin, yang menciptakan situasi yang tidak mendukung dan membatasi kritik internal.
4. Tersendatnya berbagai program pemberdayaan perempuan, karena arah kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan visi Kowani.
Panggil Kepala BRIN, Presiden Prabowo Perintahkan BRIN Perkuat Inovasi Strategis Bangsa
Para pengurus menilai bahwa situasi ini telah mencapai titik yang dapat mengancam integritas organisasi, sehingga perlu diambil langkah tegas untuk menyelamatkan martabat Kowani.
“Kepemimpinan Ibu Nannie tidak mencerminkan semangat kolektif dan demokratis yang menjadi pilar berdirinya KOWANI. Kami percaya bahwa sudah terlalu banyak pelanggaran etika organisasi yang tidak bisa ditoleransi lagi,” tegas perwakilan DP Kowani dalam pernyataan resmi.
Para pengurus meminta agar:
• Dilaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Ketua Umum,
• Diadakan sidang luar biasa organisasi,
• Diambil langkah konstitusi demi memastikan estafet kepemimpinan yang lebih kredibel dan akuntabel.
Presiden Prabowo Terima Wakil Ketua DPR RI, Bahas Kesejahteraan Publik hingga Layanan Haji 2026
“Mosi tidak percaya ini merupakan seruan untuk menyelamatkan organisasi, bukan untuk memecah belah. Para pengurus menekankan bahwa Kowani harus kembali kepada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan kepentingan perempuan Indonesia,” ungkap Tantri.
“Kowani terlalu penting untuk tidak dipimpin secara profesional. Kami bersikap karena masa depan organisasi ada dalam risiko,” tambah para pengurus dalam pernyataannya.
Dengan diterbitkannya mosi ini, Dewan Pimpinan Kowani mengharapkan bahwa proses internal dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan konstitusi, demi memulihkan kepercayaan publik serta memperkuat peran Kowani sebagai organisasi dterbesar di tanah air.***
