DAYA NUSANTARA – Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyaksikan penyampaian laporan hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta upaya penyelamatan keuangan negara pada tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum serta melindungi aset negara, terutama dalam bidang kehutanan dan sumber daya alam.
Acara dimulai dengan laporan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menginformasikan mengenai pencapaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Jaksa Agung melaporkan bahwa Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali area hutan seluas total 4.081.560,58 hektare.
KBRI London melaporkan Aktris Film Dewasa Bonnie Blue atas tindak provokatif dengan bendera RI
Dari luas total tersebut, Jaksa Agung menjelaskan bahwa Satgas PKH telah menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan luas mencapai 893.002,383 hektare.
Kawasan tersebut meliputi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare yang dimiliki oleh 124 entitas hukum di enam provinsi, yang diserahkan melalui Kementerian Keuangan, Danantara, dan dikelola oleh Agrinas, serta lahan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi untuk diserahkan kepada Kementerian Kehutanan agar dilakukan pemulihan kembali hutan.
Di samping penguasaan lahan hutan, Jaksa Agung juga melaporkan hasil penyelamatan keuangan negara serta penagihan denda administratif. Ia menyebutkan bahwa pada kesempatan itu, telah diserahkan total uang negara senilai Rp6.625.294.190.469,74.
Jumlah tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebanyak Rp2.344.965.750.000 yang diperoleh dari 20 perusahaan sawit dan satu perusahaan tambang nikel, serta dari penyelamatan keuangan negara terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp4.280.328.440.469,74 yang bersumber dari kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan kasus impor gula.
Presiden Prabowo pun mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada semua kementerian dan lembaga yang telah terlibat. Kepala Negara juga memberikan perhatian khusus pada kerja keras petugas di lapangan yang menghadapi berbagai tantangan dalam proses verifikasi serta penegakan hukum.
“Saya mengucapkan terima kasih atas nama negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Kalian semua telah bekerja dengan sangat keras di lokasi-lokasi yang sulit, harus melakukan verifikasi, memeriksa, 4 juta hektare bukanlah angka yang sedikit, luas lahan, jumlah perusahaan yang melanggar, serta upaya-upaya dari perusahaan untuk menghalangi verifikasi, menghalangi penyelidikan, dan menghalangi investigasi. Kami memahami usaha-usaha perlawanan ini,” ujar Presiden.
Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa menteri dan wakil menteri dalam kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.***
