DAYA NUSANTARA – Raja Juli Antoni, Menhut, menginformasikan bahwa pihaknya akan mencabut 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup area seluas 750 ribu hektare, termasuk lokasi yang terkena dampak banjir di Sumatera.
Dalam sebuah pernyataan resmi dari Jakarta pada hari Jumat, Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sebelumnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah mencabut 18 PBPH yang mencakup 526. 144 hektare pada bulan Februari 2025, berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kementerian Kehutanan, dengan persetujuan Bapak Presiden, akan mencabut lagi sekitar 20 izin PBPH yang tidak berfungsi dengan baik di seluruh Indonesia, mencakup tiga provinsi yang terdampak banjir,” ujarnya.
Guguran lava Gunung Semeru menjalar sejauh 1 km
Ia juga menyatakan keinginan untuk melaksanakan moratorium baru untuk PBPH di kawasan Hutan Alam dan Hutan Tanaman.
“Saya akan menerapkan moratorium untuk izin baru PBPH yang berkaitan dengan hutan alam dan hutan tanaman,” tambahnya.
Menanggapi jumlah kayu yang terbawa banjir dan longsor di Sumatera, Menhut menyatakan bahwa sebuah investigasi serta evaluasi akan dilakukan terkait insiden tersebut.
Polisi tangkap penjual gadis di bawah umur di Tanjung Priok
Mereka juga bekerja sama dengan Polri untuk melakukan penyelidikan dan menerapkan hukum terkait temuan yang ada.
Menhut Raja Antoni menjelaskan bahwa Kemenhut telah mengumpulkan data awal melalui pemindaian menggunakan drone di beberapa lokasi yang terkena dampak.
Selain itu, Kemenhut memanfaatkan perangkat lunak Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk mengenali jenis kayu yang terbawa oleh banjir.
Presiden Prabowo Menuju Daerah yang Terdampak Bencana, Memeriksa Situasi di Lapangan
“Kami sudah merespons rasa ingin tahu masyarakat mengenai sumber kayu tersebut. Data awal dari penerbangan drone di daerah yang terdampak telah kami kumpulkan, dan kami menggunakan perangkat lunak AIKO untuk mengidentifikasi jenis kayunya dan merekonstruksi asal-usul kayu tersebut,” ungkap Raja Juli Antoni.***
